Mengapa Persemakmuran Perlu Dikritik?

Hai guys! Pernah dengar soal Persemakmuran (Commonwealth)? Organisasi yang katanya jadi simbol persahabatan antarnegara bekas jajahan Inggris ini memang punya sejarah panjang dan cukup unik. Tapi, seperti semua hal di dunia ini, Persemakmuran juga nggak luput dari kritik. Kalau kita ngomongin kritik Persemakmuran, banyak banget nih poin yang bisa kita bedah. Mulai dari relevansinya di era modern, sampai efektivitasnya dalam mencapai tujuan-tujuan mulia yang sering mereka gaungkan. Yuk, kita kupas tuntas kenapa organisasi sebesar ini justru perlu banget disorot dan dikritisi.

Pertama-tama, mari kita lihat dari sisi sejarahnya. Persemakmuran ini kan lahir dari British Empire, sebuah entitas yang punya catatan kelam soal kolonialisme dan eksploitasi. Nah, meskipun tujuannya sekarang adalah mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, dan pembangunan, nggak bisa dipungkiri ada bayang-bayang masa lalu yang sulit dihapus. Banyak negara anggota yang dulu pernah dijajah, dan bagi sebagian orang, Persemakmuran ini masih dianggap sebagai simbol neo-kolonialisme atau pengaruh Inggris yang tersisa. Ini adalah salah satu kritik paling mendasar, guys. Pertanyaannya, apakah negara-negara anggota benar-benar setara, atau masih ada hierarki tak terlihat yang terbentuk dari sejarah imperialis? Memang sih, mereka punya prinsip kesetaraan dan kedaulatan, tapi realitasnya seringkali lebih kompleks. Tiongkok misalnya, punya pengaruh ekonomi yang luar biasa di banyak negara Afrika, sementara Inggris mungkin masih punya pengaruh politik dan budaya. Keseimbangan kekuatan ini yang sering jadi bahan perdebatan. Jadi, kalau kita bicara kritik Persemakmuran, isu warisan kolonialisme ini jadi fondasi penting untuk dibahas lebih dalam. Jangan sampai organisasi yang katanya mempromosikan kebaikan justru malah melanggengkan struktur kekuasaan yang tidak adil.

Selain isu warisan kolonialisme, kritik lain yang sering muncul adalah soal relevansi Persemakmuran di abad ke-21. Di era globalisasi yang serba cepat ini, dengan PBB, G20, dan berbagai forum internasional lainnya, apa sih peran unik yang dimainkan oleh Persemakmuran? Apakah pertemuan rutin para pemimpin negara anggota, atau program-program pertukaran budaya dan olahraga seperti Commonwealth Games, benar-benar memberikan dampak signifikan bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya? Banyak negara anggota yang menghadapi masalah serius seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan ketidakstabilan politik. Pertanyaannya adalah, seberapa efektif Persemakmuran dalam membantu mereka mengatasi masalah-masalah ini? Kadang-kadang, resolusi dan deklarasi yang dihasilkan dalam pertemuan Persemakmuran terkesan hanya seremonial dan kurang memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan nyata. Bandingkan dengan organisasi lain yang punya kekuatan hukum atau mekanisme sanksi yang lebih kuat. Jadi, kalau kita melakukan kritik Persemakmuran, kita perlu bertanya, apakah sumber daya dan energi yang dihabiskan untuk organisasi ini bisa dialokasikan ke forum-forum lain yang mungkin lebih efektif? Ini bukan berarti Persemakmuran itu buruk, tapi lebih ke arah optimasi. Apakah format dan mekanisme kerja yang ada saat ini sudah paling optimal untuk menghadapi tantangan global yang ada?

Lebih jauh lagi, ada kritik soal standar ganda dalam penegakan nilai-nilai. Persemakmuran sering banget bilang kalau mereka menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Tapi, kenyataannya, ada beberapa negara anggota yang punya catatan buruk dalam hal-hal tersebut. Misalnya, ada negara yang masih menerapkan hukuman mati, membatasi kebebasan pers, atau bahkan mengalami kudeta militer. Nah, di sinilah muncul pertanyaan, kenapa Persemakmuran terkesan lamban atau bahkan enggan untuk memberikan sanksi tegas kepada negara-negara anggotanya yang melanggar nilai-nilai inti tersebut? Kadang-kadang, kepentingan ekonomi atau politik lebih diutamakan daripada penegakan prinsip. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan serius soal kredibilitas Persemakmuran. Kalau mereka tidak bisa memastikan bahwa semua anggotanya benar-benar menjalankan nilai-nilai yang mereka junjung, lalu apa bedanya dengan organisasi lain? Kritik Persemakmuran dalam konteks ini menyoroti adanya ketidak konsistenan yang bisa merusak citra dan efektivitas organisasi. Ini bukan soal menjatuhkan, tapi lebih ke arah mendorong perbaikan agar Persemakmuran bisa benar-benar menjadi contoh positif bagi dunia. Bagaimana agar mereka bisa lebih tegas dan konsisten dalam menjaga integritasnya sebagai organisasi yang mengedepankan nilai-nilai luhur?

Terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah soal keanggotaan dan representasi. Persemakmuran ini kan punya 56 negara anggota, mencakup berbagai benua dan budaya. Tapi, seringkali isu-isu yang diangkat atau prioritas yang ditetapkan terkesan lebih mencerminkan kepentingan negara-negara yang lebih besar atau yang punya sejarah hubungan lebih erat dengan Inggris. Apakah suara negara-negara kecil atau negara-negara dengan latar belakang budaya yang berbeda benar-benar didengar dan diperhitungkan secara proporsional? Ada juga isu soal standar keanggotaan yang bisa ditekuk. Misalnya, beberapa negara yang awalnya ditangguhkan karena kudeta atau pelanggaran HAM berat, akhirnya diterima kembali tanpa adanya perubahan fundamental yang signifikan. Ini lagi-lagi menimbulkan pertanyaan soal konsistensi dan kredibilitas. Jadi, kritik Persemakmuran di sini lebih menekankan pada bagaimana organisasi ini bisa menjadi lebih inklusif, adil, dan representatif bagi seluruh anggotanya. Apakah format pertemuan dan pengambilan keputusan saat ini sudah cukup mengakomodasi keragaman yang ada? Atau malah cenderung didominasi oleh beberapa kekuatan besar? Memastikan setiap suara didengar adalah kunci agar Persemakmuran tetap relevan dan dihormati di panggung dunia. Ini adalah tantangan besar, tapi sangat penting untuk masa depan organisasi ini. Dengan memahami berbagai kritik ini, kita bisa punya pandangan yang lebih utuh tentang Persemakmuran, bukan hanya dari sisi positifnya saja.